Saaih Halilintar, yang sebelumnya menduduki peringkat teratas dalam daftar 16 atlet golf yang masuk long list untuk PON 2024, gagal berpartisipasi dalam ajang tersebut karena tidak lolos administrasi. Isu yang kemudian mencuat adalah bahwa kegagalan Saaih mengikuti PON diduga disebabkan oleh ketiadaan NPWP dan BPJS. Namun, adik Atta Halilintar ini langsung memberikan klarifikasi melalui unggahan di Instagram-nya.
"Saya bingung, kenapa banyak yang menuduh saya tidak bayar pajak hanya karena mereka berpikir saya tidak punya NPWP. Padahal saya sedang sedih karena gagal ikut PON, yang sudah saya persiapkan dengan matang," jelas Saaih dalam pernyataannya.
Untuk memperkuat klarifikasinya, Saaih memperlihatkan bukti bahwa ia sudah memiliki NPWP dan BPJS. Ia juga menambahkan bahwa keluarganya pernah mendapat penghargaan dari Ditjen Pajak atas kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
"Saya sudah punya BPJS sejak 2018 dan NPWP sejak 2020. Selain itu, Pak Presiden juga telah mengintegrasikan e-KTP dengan NPWP, jadi ini jelas fitnah," katanya.
Lebih lanjut, Saaih juga menyoroti bahwa ajang PON seharusnya lebih menekankan pada prestasi daripada sekadar masalah administrasi. "Saya hanya menyayangkan kalau ada pihak yang membuat PON terlihat lebih sebagai ajang administrasi dibanding ajang prestasi," tutupnya.
Manajer Golf Banten PON XXI, Paulus Rudy, turut memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Ia menjelaskan bahwa kegagalan Saaih terkait masalah administrasi bukan berarti Saaih tidak memiliki NPWP, melainkan karena keterlambatan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan.
?Yang jadi masalah sekarang adalah keterlambatan berkas, bukan berarti dia tidak punya NPWP. Saya ingin meluruskan agar semuanya jelas. Banyak yang beranggapan ?kok Saaih nggak punya NPWP?? Padahal saya tidak pernah bilang begitu,? ungkap Paulus Rudy dalam wawancaranya dengan Insert Investigasi.
Ia menambahkan, ?Saya hanya meminta agar data NPWP Saaih dipindahkan ke Banten, karena jika ingin membela Banten secara serius, ia harus mengubah data administrasinya.?
Dengan demikian, isu mengenai NPWP Saaih Halilintar telah diklarifikasi, dan penyebab utamanya adalah soal administrasi, bukan soal tidak adanya kelengkapan dokumen.
GoogleNews
.jpeg)
.jpeg)
