Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi atau lebih dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi atau KDM (lahir 11 April 1971) adalah seorang politikus dan aktivis Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut (2008-2018) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (2019-2023). 

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah pensiunan Tentara Prajurit Kader yang pensiun dini pada usia 28 tahun karena sakit yang dideritanya akibat dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti, adalah seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang tidak pernah menempuh pendidikan formal.

Masa kecil Dedi dihabiskan dengan membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Pendidikan dasar hingga menengahnya diselesaikan di Kabupaten Subang, dimulai dari SD Subakti (1984), SMP Kalijati (1987), dan SMA Negeri 1 Purwadadi (1990). Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, di mana ia meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1999.

Selama menempuh pendidikan tinggi, Dedi aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta. Keterlibatannya dalam organisasi kemahasiswaan ini menjadi awal mula kariernya dalam dunia aktivisme dan politik.

Kehidupan Pribadi

Dedi Mulyadi menikah pertama kali dengan Sri Muliawati, yang kemudian meninggal dunia ketika anak mereka, Maulana Akbar Ahmad Habibie, berusia tiga bulan. Pernikahan keduanya dengan Anne Ratna Mustika, mantan Mojang Purwakarta dan keponakan Bunyamin Dudih (Bupati Purwakarta periode 1993-2003), dikaruniai dua orang anak: Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian pada 22 Februari 2023.

Karier Politik

Awal Karier (1999-2008)

Perjalanan politik Dedi Mulyadi dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 1999-2004, di mana ia menjabat sebagai Ketua Komisi E. Kariernya berlanjut ketika ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008, berpasangan dengan Lily Hambali Hasan.

Bupati Purwakarta (2008-2018)

Pada tahun 2008, Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan berhasil terpilih berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Kemenangan ini menjadikannya sebagai Bupati Purwakarta pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepemimpinannya yang dinilai berhasil membuatnya terpilih kembali untuk periode kedua (2013-2018) dengan pasangan Dadan Koswara.

Masa kepemimpinannya sebagai bupati ditandai dengan berbagai kebijakan yang kontroversial namun mencerminkan pendekatan konservatif dalam tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa kebijakan tersebut termasuk pembatasan jam berkunjung bagi pasangan muda, larangan permainan daring di warung internet, dan berbagai regulasi yang bertujuan menjaga nilai-nilai tradisional masyarakat.

Karier di Tingkat Nasional

Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai bupati, Dedi Mulyadi terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Barat VII untuk periode 2019-2023. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, ia duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik negara.

Kepemimpinan Partai Politik

Dalam kancah politik partai, Dedi Mulyadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat periode 2016-2020, menggantikan Irianto MS Syafiuddin. Kepemimpinannya di Partai Golkar berlangsung hingga ia kemudian pindah ke Partai Gerindra menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024.

Gubernur Jawa Barat

Pemilihan Gubernur 2024

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi yang telah pindah ke Partai Gerindra dicalonkan sebagai calon gubernur yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dalam koalisi tersebut, secara ironis, terdapat Partai Golkar yang merupakan partai politiknya sebelumnya. Dedi berpasangan dengan Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur.

Kampanye mereka mengusung visi "Jabar Istimewa" yang bertujuan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Visi ini berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat Jawa Barat.

Kemenangan Bersejarah

Pasangan Dedi-Erwan berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 dengan perolehan suara sebesar 62,22 persen atau 14.130.192 suara berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat. Pencapaian ini menjadi rekor perolehan suara tertinggi dalam sejarah pemilihan gubernur Jawa Barat.

Pelantikan dan Masa Jabatan

Pada 9 Januar 2025, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat menetapkan pasangan Dedi-Erwan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030. Pelantikan yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Nusantara kemudian dipindah ke Jakarta dan diundur hingga 20 Februari 2025 atas keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak.

Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada pukul 10.00 WIB sebagai bagian dari pelantikan serentak 961 kepala daerah di seluruh Indonesia. Dedi-Erwan menjadi salah satu dari enam kepala daerah yang pelantikannya dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan dan Kontroversi

Kebijakan Sosial Konservatif

Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan pendekatan konservatif dalam tata kelola sosial masyarakat. Kebijakan larangan berpacaran atau bertamu setelah pukul 21.00 WIB menjadi salah satu yang paling kontroversial. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi adat, termasuk pengusiran dari desa atau denda dengan nominal tertentu.

Kebijakan lain yang menuai kontroversi adalah larangan permainan daring di warung internet dengan alasan mencegah dampak negatif terhadap karakter anak dan pelajar. Meskipun kontroversial, kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional dan moral dalam masyarakat.

Kebijakan Lingkungan

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam penanganan isu lingkungan. Pada Maret 2025, ia memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy, sebuah taman hiburan di Puncak, Kabupaten Bogor, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir bandang di Jakarta dan wilayah Bodetabek.

Program Pendidikan Karakter

Salah satu program yang paling mendapat perhatian adalah pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter. Program yang dimulai pada Mei 2025 ini ditujukan untuk siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran dan geng motor. Meskipun menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer melainkan pembinaan karakter dan mental.

Kebijakan Keluarga Berencana

Dedi Mulyadi sempat mengemukakan rencana kebijakan yang mewajibkan penerima bantuan sosial mengikuti program Keluarga Berencana, termasuk program vasektomi untuk pria. Kebijakan ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi hukumnya haram. Pada Mei 2025, Dedi mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vasektomi untuk penerima bantuan sosial.

Kontroversi dan Kritik

Kasus Penistaan Agama

Pada tahun 2008, Dedi Mulyadi menghadapi tuduhan penistaan agama Islam terkait ceramahnya dalam acara Pengajian Bale Paseban di Pendopo Purwakarta. Ceramah tersebut dinilai menyejajarkan eksistensi kitab suci Al-Qur'an dengan alat musik suling, yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam.

Penamaan Infrastruktur

Dedi Mulyadi pernah memprotes penamaan Jalan Tol Cikampek-Palimanan karena secara geografis, titik awal jalan tol tersebut berada di Cikopo, Kabupaten Purwakarta, bukan di Cikampek yang masuk wilayah Kabupaten Karawang. Protesnya berhasil, dan pada peresmian 13 Juni 2015, nama jalan tol tersebut diubah menjadi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

Respons Terhadap Kritik

Dalam menghadapi berbagai kritik terhadap kebijakannya, Dedi Mulyadi umumnya menunjukkan sikap terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi. Ia sering menyatakan bahwa kritik yang diterimanya didasarkan pada kepedulian terhadap masyarakat dan masa depan yang lebih baik.

Organisasi dan Jabatan Lain

Sepanjang kariernya, Dedi Mulyadi aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta.

Penghargaan

Atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan daerah dan pelestarian budaya, Dedi Mulyadi meraih Satyalancana Kebudayaan, sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada individu yang berjasa dalam bidang kebudayaan.

Warisan dan Dampak

Kepemimpinan Dedi Mulyadi baik sebagai Bupati Purwakarta maupun Gubernur Jawa Barat ditandai dengan pendekatan yang unik dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun beberapa kebijakannya menuai kontroversi, ia konsisten dalam menerapkan nilai-nilai yang diyakininya untuk kemajuan daerah dan masyarakat.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghadapi tantangan besar dalam memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Visi "Jabar Istimewa" yang diusungnya menjadi landasan dalam upaya mewujudkan Jawa Barat yang unggul dalam berbagai aspek pembangunan.

Perjalanan karier politiknya yang dimulai dari tingkat daerah hingga menjadi gubernur menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam pelayanan publik. Meskipun sering menghadapi kritik, kepemimpinannya memberikan contoh bahwa seorang pemimpin daerah dapat memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan dan arah pembangunan daerah.