Sutradara Joko Anwar mengkritik keras Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang mencabut dukungan terhadap Festival Film Indonesia (FFI) 2025 setelah logonya dihapus dari poster promosi acara.
Jakarta, AAD Today - Dunia perfilman Indonesia kembali diwarnai kontroversi menjelang penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2025. Sutradara ternama Joko Anwar angkat bicara dengan nada kritis terhadap keputusan Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang mencabut Surat Keputusan (SK) Komite FFI setelah logo mereka tidak dicantumkan dalam poster promosi FFI 2025.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (14/6/2025), Joko Anwar mempertanyakan kondisi kepengurusan BPI saat ini. "Pertama, kerjasama dengan kepolisian, lalu posting baper begini. Something is seriously wrong with kepengurusan Badan Perfilman Indonesia saat ini, kalian sehat @badan_perfilman_indonesia?," tulis sutradara film "Pengabdi Setan" tersebut.
Kritik Joko Anwar ini muncul setelah BPI mengeluarkan pernyataan keras melalui akun Instagram resmi mereka pada Kamis (12/6/2025). Dalam pernyataan tersebut, BPI menyatakan mencabut SK Komite FFI dan melepas tanggung jawab atas penyelenggaraan FFI 2025.
"Terimakasih logo BPI sudah ditiadakan dan dengan ini kami mencabut SK Komite FFI dan sejak dan terhitung sejak logo FFI 2025 dimana logo ini diluncurkan maka BPI tidak lagi bertanggung jawab atas penyelenggaraan FFI," bunyi pernyataan BPI.
Dalam pernyataan yang sama, BPI bahkan menyebut tindakan penghilangan logo sebagai bentuk pengkhianatan. "Ini adalah bentuk pengkhianatan. Salam sinema," tulis BPI mengakhiri pernyataannya.
Polemik ini bermula ketika Komite FFI yang dipimpin Ario Bayu merilis poster promosi FFI 2025 dengan tema "Puspawarna Sinema Indonesia" pada Kamis (12/6/2025). Dalam poster tersebut, hanya terlihat logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sementara logo BPI yang biasanya tercantum dalam acara-acara sebelumnya tidak tampak.
Konflik antara BPI dan penyelenggara FFI ini langsung menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian netizen. Berbagai spekulasi dan komentar bermunculan di kolom komentar unggahan poster FFI 2025. Beberapa netizen mempertanyakan alasan di balik penghilangan logo BPI, sementara yang lain justru mendukung langkah tersebut.
"Tahun lalu ada logo BPI deh seingat saya... Boleh tanya kenapakah?" tanya salah satu netizen di kolom komentar unggahan poster Komite FFI.
Netizen lain bahkan menyambut positif keputusan tersebut. "Ya baguslah gk ada @badan_perfilman_indonesia, musti dipisahkan mereka jauh-jauh dari FFI demi menjaga sakralnya perfilman indonesia, jangan lagi dicederai seperti kasus sebelumnya, biarkan FFI berdiri sendiri tanpa gangguan kalian," tulis netizen tersebut.
Badan Perfilman Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Lembaga ini terdiri dari komponen komunitas perfilman Indonesia dan sejak 2022 dipimpin oleh Gunawan Paggaru.
Salah satu fungsi utama BPI adalah menyelenggarakan festival film di dalam negeri, termasuk Festival Film Indonesia (FFI) dengan membentuk Komite FFI. Komite FFI yang saat ini dipimpin oleh Ario Bayu sebagai Ketua Komite dan Prilly Latuconsina sebagai Ketua Pelaksana, merupakan bentukan tahun 2024.
Hingga saat ini, baik pihak BPI maupun Komite FFI belum memberikan respons resmi lebih lanjut terkait konflik yang sedang terjadi. Upaya CNNIndonesia.com untuk menghubungi kontak perwakilan kedua belah pihak juga belum membuahkan hasil, bahkan alamat surel sekretariat dan Ketua BPI dilaporkan tidak aktif.
Festival Film Indonesia (FFI) 2025 sendiri direncanakan akan digelar pada paruh kedua tahun ini. Dengan adanya konflik ini, masih belum jelas bagaimana penyelenggaraan acara bergengsi perfilman Indonesia tersebut akan berlangsung tanpa dukungan BPI yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraannya.
Kontroversi ini menambah deretan polemik yang menimpa dunia perfilman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kritik Joko Anwar yang menyinggung "kerjasama dengan kepolisian" juga mengindikasikan adanya isu-isu lain yang melatarbelakangi ketegangan antara BPI dan pelaku industri film Tanah Air.
Dengan memanasnya situasi menjelang FFI 2025, industri perfilman Indonesia kini menunggu langkah selanjutnya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang dapat berdampak pada kredibilitas dan kelancaran penyelenggaraan festival film tertua di Indonesia ini.
GoogleNews
.jpeg)
.jpeg)
