Akademisi UMY Soroti Tiga Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Yogyakarta, AADToday.com - Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sidik Jatmika menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi fondasi utama Indonesia dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan internasional akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Dari situ lahir politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia tidak memihak, namun berperan sebagai bagian dari solusi dalam setiap konflik internasional,” ujarnya.
Sidik menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak hanya mempertimbangkan dinamika global, tetapi juga memperhitungkan kondisi domestik.
Ia menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yakni situasi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan keamanan nasional, serta perkembangan geopolitik internasional.
Menurutnya, secara ideologis dan konstitusional, Indonesia memiliki mandat kuat untuk tetap berada pada posisi netral tanpa berpihak pada kekuatan global tertentu.
Prinsip ini berakar dari nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa sekaligus berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan.
Indonesia telah lama menjadi bagian dari upaya internasional dalam menjaga stabilitas global, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah wilayah konflik seperti Kongo, Sudan, dan Lebanon Selatan sebagai bentuk misi perdamaian dunia.
Sidik menilai bahwa langkah ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, di mana negara tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih damai dan stabil.
Ia menilai bahwa peran Indonesia sebagai negara yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu memberikan ruang yang lebih luas untuk menjadi mediator atau jembatan dialog antarnegara yang berkonflik.
“Dalam situasi seperti ini, penyelesaian melalui dialog dan diplomasi menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan konflik terbuka,” jelasnya.
Di sisi lain, Sidik juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian global, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun sosial.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu bersikap berlebihan dalam merespons situasi global yang berkembang.
“Kita harus tetap waspada, tetapi tidak perlu cemas. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan fokus pada tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Ia menilai bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi global.
Dengan konsistensi pada prinsip bebas aktif, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam percaturan internasional sebagai negara yang mampu membangun komunikasi lintas kepentingan.
GoogleNews
