Pemerintah Dinilai Konsisten Tingkatkan Kesejahteraan Buruh lewat Sinergi Tripartit

Lampung - Akademisi Program Doktor Universitas Bandar Lampung, Idham Manaf menilai pemerintah terus menunjukkan komitmen yang konsisten dalam memperkuat kesejahteraan buruh melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan negara dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

“Dengan adanya forum ini, proses pengambilan kebijakan menjadi lebih inklusif dan partisipatif, sehingga hasilnya lebih dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya.

Idham menjelaskan bahwa pendekatan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi strategi yang efektif dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara buruh dan pengusaha. 

Forum ini berperan sebagai ruang dialog strategis untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan secara komprehensif, mulai dari penetapan upah minimum hingga perlindungan hak-hak pekerja.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan buruh memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi, keberadaan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.” Kata Idham.

Selain itu, Idham menekankan bahwa perlindungan terhadap buruh telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Regulasi tersebut menjamin berbagai hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, serta keselamatan kerja. 

Dalam implementasinya, serikat buruh memiliki peran penting sebagai penghubung antara pekerja dan perusahaan, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak tersebut berjalan dengan baik.

Pemerintah juga menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan hubungan industrial tetap berjalan adil dan seimbang. 

Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap pekerja maupun pengusaha, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh menjadi perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan. 

Pemerintah terus mengembangkan berbagai program pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di tengah perkembangan industri modern.

“Kebijakan pemerintah secara keseluruhan diarahkan untuk mendorong kesejahteraan buruh secara menyeluruh”. Tambahnya.

Kebijakan tersebut mencakup penguatan sistem jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan hidup layak, serta pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Pendekatan yang terintegrasi ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Idham berharap upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan buruh melalui skema tripartit dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan.

“Keberlanjutan ekonomi nasional sangat bergantung pada terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.” Pungkasnya.