Dorong Masyarakat Objektif Melihat Capaian Pembangunan Nasional

AADToday.com – Momentum HUT ke-81 RI dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan sekaligus melihat berbagai capaian pembangunan nasional secara objektif. Kalangan akademisi mengingatkan masyarakat agar menilai perkembangan pembangunan berdasarkan data, fakta, dan sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi publik.

Pandangan tersebut disampaikan Sindik Widati, SE., M.Si., dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sebagai akademisi, kami memandang bahwa setiap capaian pembangunan perlu disikapi secara objektif, berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus terhindar dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sindik.

Ia menilai berbagai indikator ekonomi dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat perkembangan pembangunan nasional. Salah satunya adalah realisasi investasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target tahunan.

Realisasi tersebut disebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode sebelumnya dan turut berkontribusi terhadap penyerapan lebih dari 1,44 juta tenaga kerja. Menurut Sindik, angka tersebut perlu dibaca secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional juga disebut berada pada kisaran 5,4–5,6 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan di tengah berbagai dinamika ekonomi global.

Selain indikator ekonomi, pembangunan nasional juga mencakup berbagai kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi, efisiensi tata kelola anggaran, serta penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.

Di bidang pangan, penguatan produksi beras dan cadangan beras pemerintah yang berada di atas 4 juta ton menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dinilai memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, sejumlah program prioritas juga terus dikembangkan untuk memperluas manfaat pembangunan. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Sindik, berbagai program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Evaluasi secara berkala tetap diperlukan agar program pembangunan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.

Dari sisi persepsi masyarakat, data survei LKPI Semester I 2026 yang disampaikan dalam materi tersebut mencatat tingkat kepuasan sebesar 79,3 persen terhadap kinerja Presiden. Tingkat kepuasan terhadap program sosial tercatat 82,1 persen, sementara kepuasan terhadap ketersediaan bahan pokok mencapai 84,7 persen.

Adapun tingkat kepuasan terhadap stabilitas politik dan persatuan tercatat 80,2 persen. Sebanyak 65,3 persen responden juga menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, Sindik menegaskan bahwa berbagai data tersebut tidak seharusnya hanya digunakan untuk membangun persepsi positif. Data pembangunan perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat dan tetap dibaca secara kritis sebagai bahan evaluasi.

“Data pembangunan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk melihat ruang perbaikan ke depan. Dukungan terhadap pembangunan tidak berarti mengabaikan sikap kritis, tetapi justru mendorong agar kebijakan publik terus diperbaiki berdasarkan bukti dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sikap kritis masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kritik yang didasarkan pada data dan fakta dapat membantu pemerintah maupun pemangku kepentingan mengidentifikasi berbagai persoalan serta menentukan langkah perbaikan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang belum terverifikasi. Hal tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat.

Sindik mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HUT ke-81 RI untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.

“Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Persatuan harus menjadi kekuatan bersama dalam mendukung pembangunan nasional,” tambahnya.

Menurut Sindik, akademisi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perspektif yang objektif kepada masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, kajian akademik, edukasi, serta penyampaian informasi yang didasarkan pada data.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya juga diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Setiap pihak memiliki peran dalam mengawal kebijakan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.

Momentum HUT ke-81 RI diharapkan tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi ruang refleksi mengenai berbagai capaian dan tantangan pembangunan. Masyarakat dapat memberikan dukungan sekaligus kritik secara konstruktif berdasarkan kondisi dan data yang tersedia.

“Memaknai kemerdekaan berarti terus menjaga persatuan, mengawal pembangunan, serta bersama-sama mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Sindik.