Konflik Papua Belum Berakhir, Pelibatan Masyarakat Dinilai Penting untuk Jaga Perdamaian

AADToday.com – Konflik bersenjata di Papua masih berlangsung di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pegunungan Papua Tengah. Di tengah kondisi tersebut, persoalan sosial yang belum terselesaikan juga dinilai berpotensi berkembang menjadi konflik apabila muncul pemicu baru.

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) periode 2026–2030, Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., mengatakan potensi eskalasi dapat meningkat ketika muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama apabila manfaat pembangunan belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Menurut Angel, penyelesaian berbagai persoalan di Papua membutuhkan pelibatan masyarakat asli Papua secara lebih luas. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Masyarakat Lokal Perlu Diberi Ruang

Angel mengatakan masyarakat Papua memiliki karakteristik yang beragam. Kondisi masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan, maupun perkotaan memiliki kebutuhan dan tantangan yang tidak selalu sama.

Karena itu, proses pembangunan dan penyelesaian persoalan Papua perlu melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

“Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pelibatan masyarakat asli Papua secara lebih luas,” kata Angel.

Ia menilai kelompok perempuan, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penanganan persoalan dan pembangunan di Papua.

“Perempuan, tokoh agama, tokoh adat, serta kelompok masyarakat lainnya perlu diberikan ruang dalam proses penanganan persoalan dan pembangunan di Papua,” katanya.

Pelibatan tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan sekaligus aspirasi masyarakat di setiap wilayah.

Angel juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu disertai dengan pendampingan, edukasi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu diikuti dengan pendampingan, edukasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Angel.

Pengelolaan anggaran dan sumber daya, lanjutnya, perlu dilakukan secara efektif, transparan, mandiri, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pada saat yang sama, pemberdayaan masyarakat asli Papua juga perlu diperkuat melalui pendidikan, literasi keuangan, pengembangan usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola berbagai peluang ekonomi.

Dalam sektor infrastruktur, Angel menilai pembangunan jalan, termasuk Trans Papua, telah memberikan manfaat terhadap konektivitas, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pembangunan jalan, termasuk Trans Papua, telah memberikan manfaat terhadap konektivitas, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap perlu memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat asli Papua. Aspek lingkungan dan penggunaan tanah juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Pelibatan masyarakat secara aktif menjadi penting untuk mengantisipasi munculnya kesenjangan ekonomi maupun persepsi mengenai ketidakadilan antara masyarakat asli Papua dan pendatang.

Dengan komunikasi serta partisipasi masyarakat yang lebih kuat, pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata sekaligus mengurangi potensi munculnya persoalan baru.

Selain pembangunan fisik dan penguatan kebijakan, Angel menilai generasi muda Papua memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan daerah tersebut.

Ia berharap generasi muda Papua yang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri tetap mempertahankan identitas serta keterikatan dengan daerah asal.

Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pendidikan, menurutnya, dapat dikembangkan menjadi modal untuk berkontribusi terhadap pembangunan Papua.

Generasi muda juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, pembangunan Papua tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pembangunan.

Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara luas diharapkan dapat membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah sekaligus membuka ruang dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Papua.