Masyarakat Adat Mappi Dukung Pembangunan Papua yang Berkelanjutan

AADToday.com – Pembangunan Papua dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga perdamaian, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghormati keberadaan dan hak masyarakat adat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk berperan dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.

Ketua Dewan Adat Yakkwat Kabupaten Mappi, Papua Selatan, Valentinus Yabak Kamakaimu, mengatakan perdamaian menjadi salah satu fondasi penting agar pembangunan di Papua dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Papua adalah bagian penting dari Indonesia, dan perdamaian merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, pembangunan harus berjalan bersama dengan upaya menjaga persatuan dan memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk mengambil peran dalam menentukan masa depannya,” kata Valentinus.

Otsus Dinilai Beri Ruang bagi Masyarakat Papua

Menurut Valentinus, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah satu instrumen yang memberikan ruang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan politik, penyusunan kebijakan dan regulasi daerah, hingga pengelolaan anggaran yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menilai pembangunan Papua perlu menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat adat sebagai bagian dari proses pembangunan. Masyarakat adat, kata dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelompok yang terdampak oleh pembangunan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana publik lainnya perlu tetap memperhatikan nilai budaya serta ruang hidup masyarakat adat.

“Pembangunan di Papua bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga tentang membangun masa depan yang menghormati masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri,” ujarnya.

Masyarakat Adat Perlu Dilibatkan Sejak Perencanaan

Valentinus menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai perlu membangun komunikasi untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Setiap program pembangunan harus dirancang dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Valentinus.

Menurutnya, pendekatan partisipatif dapat membantu memperkecil kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain partisipasi, transparansi juga dinilai penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan ruang hidup masyarakat.

Dialog terbuka serta penghormatan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di tengah masyarakat.

Pembangunan dan Kepentingan Adat Bisa Berjalan Bersama

Valentinus menilai pembangunan dan kepentingan masyarakat adat tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang berlawanan.

Menurutnya, komunikasi terbuka dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat membuat pembangunan berjalan sejalan dengan upaya menjaga keberadaan masyarakat adat.

Pembangunan Papua juga dinilai perlu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam bentuk peningkatan konektivitas dan pelayanan publik.

Kesempatan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ruang pengembangan bagi generasi muda Papua perlu menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan di Papua diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang nyata, meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan bagi generasi muda, serta mewujudkan kemajuan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua,” tuturnya.

Jaga Perdamaian dan Selesaikan Persoalan Lewat Dialog

Valentinus juga mengajak masyarakat menjaga situasi damai dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun narasi yang berpotensi memecah persatuan.

Berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan, menurutnya, perlu diselesaikan melalui dialog dan komunikasi konstruktif. Pendekatan tersebut dinilai lebih penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan proses pembangunan tetap berjalan.

“Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan menolak secara tegas agitasi yang mengancam stabilitas nasional. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Papua terus diperkuat.

Menurut Valentinus, pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan daerah.

“Pembangunan Papua harus menjadi pembangunan yang dirasakan dan dimiliki bersama oleh masyarakat. Dengan perdamaian, partisipasi, dan penghormatan terhadap masyarakat adat, kita dapat membangun Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkas Valentinus.