_11zon.jpeg)
JAKARTA, Indonesia - Polisi sedang menyelidiki perdagangan ilegal organ tubuh manusia yang melibatkan polisi dan petugas imigrasi yang dituduh membantu penyelundup mengirimkan 122 orang Indonesia ke rumah sakit di Kamboja untuk dijual ginjalnya, kata polisi hari Selasa.
Pihak berwenang Indonesia menangkap 12 orang, termasuk seorang perwira polisi dan seorang petugas imigrasi, pada tanggal 19 Juli, dan polisi akan terus menindak sindikat penyelundupan manusia yang melakukan perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal, ujar Hengki Haryadi, direktur kriminal umum Polda Metro Jaya.
Ia mengatakan bahwa semua 122 korban, termasuk pekerja pabrik, guru dan eksekutif, telah kembali ke Indonesia, dan polisi masih mencari sejumlah korban lain yang kesaksiannya akan dibutuhkan oleh para penyelidik.
"Sebagian besar korban kehilangan pekerjaan selama pandemi dan mereka setuju untuk menjual organ tubuh mereka karena membutuhkan uang," kata Haryadi, seraya menambahkan bahwa enam korban masih dalam pengawasan dokter.
Sembilan dari para tersangka adalah mantan korban perdagangan organ tubuh yang dituduh membujuk orang-orang dari seluruh Indonesia melalui media sosial untuk mengambil ginjal mereka di Kamboja, kata Haryadi. Tersangka ke-10 dituduh mengirim mereka ke Rumah Sakit Preah Ket Mealea di ibukota Kamboja, Phnom Penh, untuk menjalani operasi transplantasi ginjal.
Dia mengatakan omset perdagangan ilegal organ tubuh manusia sejak tahun 2019 oleh kelompok tersangka mencapai sekitar 24,4 miliar rupiah ($1,6 juta), sementara setiap korban dijanjikan akan mendapatkan 135 juta rupiah ($9.000).
Seorang perwira polisi berpangkat rendah di Bekasi, seorang petugas imigrasi di Bali, dan 10 pelaku perdagangan orang, tiga di antaranya ditangkap di Kamboja, merupakan bagian dari jaringan perdagangan orang yang memangsa para pencari kerja yang rentan, kata Haryadi.
Petugas imigrasi dari Bali tersebut dituduh menyalahgunakan wewenangnya dan memalsukan dokumen untuk para korban agar dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan menerima setidaknya 3 juta rupiah ($200) untuk setiap orang yang ia selundupkan ke Kamboja.
Para tersangka didakwa melanggar undang-undang perdagangan manusia di Indonesia dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah.
Petugas polisi dari Polres Kota Bekasi, yang diidentifikasi hanya dengan inisial M., diduga menerima 612 juta rupiah ($40.000) untuk membantu para pelaku perdagangan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penyelidikan polisi, dan ia juga dituduh menghalangi penyelidikan. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Orang tahun 2007, kedua petugas tersebut terancam hukuman hingga lima tahun penjara jika terbukti bersalah.
Polisi mengarak ke-12 tersangka dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 20 Juli.
"Telah terjadi transaksi perdagangan ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealea milik pemerintah Kamboja," ujar Krishna Murti, kepala divisi hubungan internasional Polri. "Kami telah berkomunikasi dan bekerja sama erat dengan kepolisian Kamboja."
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pertama kali melarang pembayaran untuk organ tubuh pada tahun 1987 dan banyak negara kemudian mengkodifikasi larangan tersebut ke dalam hukum nasional mereka. WHO memperkirakan pada tahun 2008 bahwa 5% dari semua transplantasi yang dilakukan di seluruh dunia adalah ilegal, dan ginjal donor hidup adalah bentuk perdagangan organ yang paling sering dilaporkan.
Selain perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal, kejahatan siber, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan tenaga kerja juga masih banyak terjadi di Asia Tenggara. Baru-baru ini, pihak berwenang di Filipina melakukan penggerebekan besar-besaran bulan lalu dan menyelamatkan lebih dari 2.700 pekerja dari Tiongkok, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan lebih dari selusin negara lain yang diduga ditipu untuk bekerja di situs game online palsu dan kelompok-kelompok kejahatan siber lainnya.
Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam sebuah pertemuan di Labuan Bajo, Indonesia, pada bulan Mei lalu sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam manajemen perbatasan, investigasi, penegakan hukum dan penuntutan, serta pemulangan korban. Mereka juga mendesak agar upaya pencegahan nasional ditingkatkan, termasuk kampanye kesadaran publik yang lebih baik dan peningkatan penggunaan teknologi canggih.
GoogleNews
