Integrasi Eks OPM ke NKRI Tuai Apresiasi Akademisi, Dinilai Perkuat Stabilitas Papua

JAKARTA, AADToday.com – Fenomena kembalinya sejumlah mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipandang sebagai sebuah transformasi penting dalam strategi penanganan konflik di Tanah Papua. 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaky Mubarak, menilai momentum integrasi tersebut sebagai bukti keberhasilan pendekatan persuasif dan humanis yang kini dikedepankan pemerintah melalui sinergi TNI, Polri, dan kementerian terkait.

“Kembalinya para eks anggota OPM ke pangkuan NKRI menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan negara mampu membuka ruang dialog dan membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua,” ujar Zaky Mubarak.

Menurutnya, langkah para eks anggota OPM yang menyerahkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada NKRI merupakan kemenangan penting bagi diplomasi kemanusiaan. 

Ia menilai pendekatan winning hearts and minds atau memenangkan hati dan pikiran rakyat jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan sekadar mengandalkan kekuatan militer yang bersifat koersif. 

Pergeseran paradigma dari security approach menuju prosperity and humanist approach dinilai telah membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup oleh kecurigaan dan trauma masa lalu.

Zaky menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari semakin nyata kehadiran negara di tengah masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan hingga wilayah pelosok. 

Menurutnya, berbagai upaya tersebut memberikan bukti konkret bahwa masa depan Papua dapat berkembang lebih baik dalam bingkai NKRI.

Ia juga menekankan pentingnya proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan bagi para mantan anggota OPM yang telah kembali. 

Negara perlu memastikan adanya pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat menjalani kehidupan baru sebagai warga negara yang produktif.

“Reintegrasi tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan diri saja, tetapi harus diikuti pendampingan sosial, jaminan keamanan, dan pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat hidup mandiri serta menjadi contoh bagi pihak lain untuk kembali ke jalan damai,” tegasnya.

Dalam konteks stabilitas nasional, pendekatan persuasif tersebut juga dinilai sebagai strategi yang tepat untuk meredam provokasi di tingkat internasional. 

Dengan mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dinilai menunjukkan komitmen penyelesaian konflik secara bermartabat dan inklusif.

Zaky mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menerima para mantan anggota OPM yang kembali tanpa stigma. 

Ia menilai persatuan nasional hanya dapat terwujud jika dilandasi semangat memaafkan dan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.