SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melakukan audit menyeluruh terhadap sekitar 1.100 bangunan pondok pesantren (ponpes) di seluruh wilayah Kota Pahlawan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan serta kelayakan struktur bangunan yang dihuni ribuan santri, usai tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny beberapa waktu lalu.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa seluruh ponpes yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) sebenarnya telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, sebagian besar izin tersebut diterbitkan sudah cukup lama sehingga diperlukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian antara izin lama dengan kondisi fisik bangunan saat ini.
“Semua pondok yang terdaftar di Kemenag sudah memiliki IMB, tetapi sebagian izinnya terbit cukup lama. Sekarang kami ingin memastikan apakah struktur bangunannya masih sesuai dengan IMB tersebut atau sudah berubah,” ujar Eri Cahyadi saat meninjau Ponpes Hikmatun Najiyah di Jalan Sidosermo III No. 16 A dan B, Surabaya, Senin (27/10/2025).
Dalam audit tersebut, tim teknis dari ITS ditugaskan untuk memeriksa kekuatan struktur bangunan, terutama bagi pondok pesantren bertingkat atau yang awalnya berupa rumah tinggal namun kini difungsikan sebagai tempat belajar agama. Pemeriksaan difokuskan pada aspek keamanan dan daya tahan bangunan agar mampu menampung aktivitas para santri dengan aman.
“Kawasan seperti Sidoresmo ini dikenal sebagai area banyak pondok. Karena itu kami lakukan pengecekan untuk memastikan bangunan yang digunakan aman dan layak,” imbuh Eri.
Apabila hasil audit menunjukkan bahwa bangunan masih aman dan memenuhi standar, Pemkot Surabaya akan membantu penerbitan IMB baru yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Namun jika ditemukan bagian yang memerlukan penguatan struktur, pemerintah juga siap turun tangan untuk membantu perbaikan.
“Kalau dari hasil audit ITS dinyatakan aman, kami bantu perbarui IMB-nya. Tapi jika ada bagian yang perlu penguatan, Pemkot siap membantu melakukan perbaikan,” tegasnya.
Terkait biaya perbaikan, Eri menegaskan bahwa pembiayaan akan dilakukan secara gotong royong, melalui berbagai sumber seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana wakaf, serta kolaborasi dengan DPRD dan Kemenag.
“Kita akan lakukan bersama-sama dengan beberapa pihak. Bisa melalui APBD, dana wakaf, atau kerja sama dengan DPRD dan Kemenag,” kata Eri.
Menurut Eri, tim gabungan Pemkot Surabaya dan ITS menargetkan seluruh proses audit rampung pada akhir November 2025. Hingga saat ini, sebanyak 15 pondok pesantren telah diperiksa dan seluruhnya dinyatakan dalam kondisi aman.
“Sejauh ini hasil pemeriksaan baik. Tapi kami tetap mencocokkan dengan IMB lama agar semuanya sesuai regulasi,” jelasnya.
Eri Cahyadi, yang juga dikenal sebagai Ketua Alumni ITS Jawa Timur, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Pemkot Surabaya terhadap keselamatan para santri. Ia berharap seluruh pondok pesantren di wilayahnya dapat menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar bangunan yang layak huni.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan keselamatan santri selama menuntut ilmu,” pungkasnya.
Langkah Pemkot Surabaya menggandeng ITS dalam audit ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya insiden tragis seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Melalui pengawasan struktural berbasis keilmuan, pemerintah berharap seluruh aktivitas keagamaan dan pendidikan di pesantren dapat berlangsung tanpa risiko keselamatan bagi para santri.
GoogleNews
