Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berstatus sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini masih bergulat dengan krisis air bersih. Warga di kota tersebut bahkan harus bergiliran mengambil air dari sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam rapat koordinasi mengenai swasembada air nasional di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026). Ia menceritakan temuan tersebut berdasarkan kunjungannya ke Balikpapan baru-baru ini.
Menurut AHY, kondisi ini menjadi ironi tersendiri. Balikpapan selama ini dikenal sebagai kota besar yang tergolong modern dan disiapkan untuk menopang pembangunan IKN, tetapi persoalan mendasar seperti ketersediaan air bersih justru belum tuntas.
“Kemarin saya datang, saya berkunjung ke Balikpapan. Di Balikpapan, kota besar yang seharusnya modern dan menjadi penyangga ibu kota IKN, di Kalimantan Timur, itu kesulitan air bersih,” ujar AHY.
Ia menilai, kesulitan yang dialami warga Balikpapan menunjukkan bahwa wilayah yang dianggap cukup sumber daya pun belum terbebas dari masalah air. Kondisi tersebut, kata dia, patut menjadi peringatan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketahanan air.
“Mereka harus bergantian warganya untuk mendapatkan air bersih. Ini contoh bahwa kota yang seharusnya sudah tercukupi saja masih mengalami permasalahan air bersih yang kritis,” tutur Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Persoalan air bersih, lanjut AHY, tidak hanya terjadi di Balikpapan. Secara nasional, cakupan akses air bersih yang layak bagi rumah tangga di Indonesia masih jauh dari target ideal. Ia menyebut baru sekitar 62 hingga 68 persen rumah tangga yang telah menikmati akses tersebut.
“Kalau tidak salah, baru 62-68 persen rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang memadai,” kata AHY.
Selain keterbatasan akses, AHY juga menyoroti ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap air tanah. Menurutnya, pemanfaatan air tanah secara berlebihan berisiko memicu penurunan permukaan tanah atau amblesan, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak lingkungan serius.
Ia memaparkan, ketergantungan terhadap air tanah tercatat tinggi di seluruh skala usaha. Sebanyak 70 persen pelaku usaha mikro masih mengandalkan air tanah, dan angkanya justru meningkat seiring bertambahnya skala usaha.
“Untuk usaha kecil 80 persen, [pelaku usaha] sedang 80 persen, [pelaku usaha] besar 90 persen, malah paling besar,” sebut AHY.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha besar menjadi pengguna air tanah dengan persentase tertinggi. Temuan ini menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat koordinasi swasembada air nasional, seiring upaya pemerintah memperluas layanan air bersih sekaligus menekan eksploitasi air tanah di berbagai daerah.
GoogleNews
