JAKARTA – Desakan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional terus menguat, seiring kebakaran yang telah berlangsung sekitar tiga bulan dan berdampak pada lebih dari 12,5 juta warga di Kalimantan dan Sumatera. Dorongan itu datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, hingga kalangan akademisi. Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan belum akan menetapkan status tersebut karena menilai penanganan masih dapat dilakukan dengan kekuatan nasional.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip GNB, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla. Adapun data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Kabut asap tebal dilaporkan mengganggu kesehatan warga, jadwal penerbangan, kegiatan sekolah, hingga roda ekonomi di daerah terdampak.
Daniel Johan, legislator asal Kalimantan dari Fraksi PKB, menyebut penetapan status bencana nasional menjadi kunci agar alokasi anggaran penanganan dapat dimaksimalkan, termasuk untuk melindungi warga terdampak.
"Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Menurut Ketua DPP PKB itu, kondisi di lapangan sudah memasuki tahap sangat darurat. Ia menggambarkan penderitaan warga yang selama berbulan-bulan hidup di tengah kepungan asap.
"Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel di Jakarta, seperti dilaporkan Antara, Senin (12/10/2026).
Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah menempuh berbagai langkah, mulai dari water bombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat. Namun, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi hambatan. Kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga lapisan dalam juga membuat api sulit dipadamkan.
"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman," ujar Daniel.
Ia menilai langkah yang ditempuh sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan karena kabut asap masih pekat di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah diminta mengerahkan seluruh kekuatan secara strategis.
"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," kata dia.
Daniel juga meminta pemerintah menjamin kebutuhan warga terdampak, terutama di wilayah pedalaman, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan. Bila diperlukan, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang terdampak parah dapat dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman.
"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," ucapnya.
Perhatian juga perlu diberikan kepada para relawan yang turun langsung memadamkan api. Menurut Daniel, mereka layak memperoleh dukungan logistik, perlengkapan keselamatan, hingga insentif.
"Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif," ujarnya.
Daniel menyebut DPR telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal kebakaran, namun hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan tersebut. Ia memastikan parlemen siap mendukung, termasuk penambahan anggaran penanganan.
"DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak," kata Daniel saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (13/10/2026).
Selain penanganan darurat, Daniel mendesak penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran. Ia menilai pencabutan izin usaha belum cukup memberi efek jera, sehingga pihak yang bertanggung jawab di level pimpinan perusahaan juga harus dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan.
"Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera," katanya.
Desakan serupa disuarakan GNB. Organisasi tersebut menilai status bencana nasional diperlukan agar perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi prioritas utama negara.
"Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," tulis GNB dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).
GNB mencatat dampak karhutla telah merambah berbagai aspek kehidupan. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang lainnya mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, hingga iritasi mata.
"Negara dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemilik otoritas tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga terdampak utamanya kepada perempuan dan anak serta mereka yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana," tulis GNB.
GNB juga mengkritik komunikasi publik pemerintah yang dinilai kerap menjadikan faktor alam sebagai kambing hitam tanpa menjelaskan praktik pembukaan lahan yang diduga memicu kebakaran.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera memperbaiki komunikasi publiknya dan berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar," kata GNB.
Organisasi itu turut mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, terutama korporasi besar yang berkewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan. GNB juga meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga internasional yang ingin membantu, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga yang ikut terdampak asap.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan perlindungan warga selama kebakaran berlangsung.
"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).
Puan menilai karhutla berkepanjangan telah mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga. Pemerintah pusat dan daerah diminta menyelaraskan pemadaman dengan perlindungan masyarakat, termasuk bagi keluarga yang kehilangan penghasilan. Ia juga meminta bantuan tidak dikurangi hanya karena kualitas udara dianggap mulai membaik.
"Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat," ucap Puan.
Dari kalangan akademisi, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyarankan pemerintah mengalihkan sebagian anggaran program prioritas untuk mempercepat penanganan karhutla yang telah meluas hingga Sumatera. Ia mencontohkan langkah serupa pernah diambil saat pandemi.
"Itu seperti kasus Covid-19, ini kan bencana, kan bisa diambil (anggaran) prioritasnya dari yang lain-lain," kata Lina saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/10/2026).
Menurut Lina, anggaran perjalanan dinas dapat menjadi salah satu pos yang dialihkan karena sebagian rapat masih bisa digelar secara daring.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan negara sahabat, mengingat titik api masih ditemukan di Sumatera dan Kalimantan.
"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh Karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).
Sultan menegaskan Indonesia tetap dapat menerima bantuan internasional, terutama dari negara anggota ASEAN, tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla Dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," ujarnya.
Daniel pun berpandangan serupa. Menurutnya, menerima uluran tangan negara lain bukan tanda kelemahan, melainkan kebutuhan karena skala persoalan yang sudah lintas kawasan.
"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," kata dia.
Di tengah gelombang desakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) sore, untuk mengevaluasi penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatera.
"Hari ini (rapat) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via) Zoom, tidak langsung," kata Dudung sebelum rapat.
Usai rapat, Dudung menyampaikan bahwa Presiden menilai pemerintah masih sanggup menangani kebakaran, sehingga status bencana nasional belum ditetapkan.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
Kendati demikian, Prabowo disebut menginstruksikan agar penanganan karhutla dituntaskan secepatnya.
"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ucap Dudung.
Terkait tawaran bantuan asing, Dudung memastikan hal tersebut belum dibahas dalam rapat.
"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," imbuhnya.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto melaporkan luas lahan terbakar yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026). Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi cukup berat, sementara kabut asap tebal menghambat pemadaman udara akibat jarak pandang yang rendah.
Prabowo sempat mengonfirmasi ulang angka tersebut. Ia mengaku semula memperkirakan lahan yang masih terbakar mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu hektare.
"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," kata Prabowo.
GoogleNews
