JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia sebagai bencana nasional. Pemerintah menilai penanganan kebakaran masih dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri, meski jumlah titik panas yang terdeteksi masih menembus belasan ribu dan asapnya telah memicu protes dari negara lain.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
"Belum (akan ditetapkan sebagai bencana nasional). Masih mampu kita menangani (karhutla)," kata Dudung.
Saat kembali ditanya awak media pada Senin malam, Dudung menegaskan sikap yang sama. "Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujarnya.
Meski status bencana nasional belum diberlakukan, Dudung memastikan Prabowo memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Presiden, kata dia, meminta seluruh unsur yang terlibat mengoptimalkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ucap Dudung.
Pemerintah kini memusatkan operasi penanganan di enam provinsi terdampak, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai dua wilayah yang mendapat perhatian khusus. Kalimantan Tengah diprioritaskan karena di provinsi tersebut terdapat Taman Nasional Tanjung Puting, kawasan konservasi yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi.
"Karena ini memang harus dilindungi, karena ada satwa di situ," jelas Dudung.
Upaya pemadaman dari udara, lanjut Dudung, terkendala asap yang terlalu tebal sehingga membatasi jarak pandang helikopter. Kondisi itu membuat pemerintah lebih banyak mengandalkan operasi darat untuk menjangkau titik-titik api.
"Operasi darat itu ya pemadaman dari darat, artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau," ujarnya.
Selain pemadaman langsung, pemerintah menjalankan langkah mitigasi berupa operasi modifikasi cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam rapat, luas area yang terbakar saat itu tercatat sekitar 692 hektare per hari.
Di tengah operasi yang telah berlangsung berbulan-bulan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, personel Polri, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman di lapangan.
"Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana," kata Dudung.
Untuk menjaga keberlanjutan operasi, TNI dan Polri telah melakukan rotasi personel di wilayah terdampak, termasuk dengan menerjunkan prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pergantian pasukan ini dilakukan saat petugas masih menghadapi medan berat, terutama kawasan yang sulit dijangkau dan didominasi lahan gambut yang membuat api sulit dipadamkan.
"Dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Polri," katanya.
Dudung menambahkan, pemerintah terus memperkuat koordinasi antarlembaga, pengerahan personel, serta dukungan operasi udara dan darat agar pemadaman dan mitigasi berjalan lebih efektif. Prabowo juga meminta pencegahan karhutla diperkuat hingga tingkat daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga Karang Taruna diminta berkoordinasi untuk mendeteksi kemunculan titik api sejak dini, disertai kampanye pencegahan secara masif yang melibatkan berbagai instansi terkait.
"Intinya adalah beliau sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat di dalam pemadaman. Kemudian yang kedua juga beliau juga menyampaikan tentang langkah-langkah strategis, berbagai macam upaya yang dilakukan secara maksimal di lapangan, termasuk tadi pengarahan secara langsung kepada Kepala BMKG untuk mengatasi secara masif," jelas Dudung.
Kebakaran ini juga menuai sorotan internasional setelah sejumlah negara memprotes kiriman asap dari Indonesia. Menanggapi hal itu, Dudung menegaskan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin.
"Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan," kata Dudung.
Adapun tawaran bantuan dari negara lain untuk memadamkan karhutla, menurut Dudung, belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. "Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," imbuhnya.
Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla SiPongi+ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diakses pada Senin pukul 13.05 WIB, jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia mencapai 17.108 titik dalam pemantauan 24 jam terakhir. Angka tersebut turun 2.058 titik dibandingkan periode sebelumnya pada Minggu (11/10/2026) yang mencapai 19.166 titik. Data ini merupakan hasil pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA.
Dari total titik panas tersebut, 708 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah. Tingkat kepercayaan hotspot dibagi ke dalam tiga kategori, yakni rendah (0–29 persen), sedang (30–79 persen), dan tinggi (80–100 persen). Semakin tinggi tingkat kepercayaannya, semakin kuat indikasi bahwa titik tersebut merupakan anomali suhu yang perlu diperiksa lebih lanjut sebagai kemungkinan kebakaran.
GoogleNews
