Pemerintah Jepang menetapkan status darurat keamanan siber setelah gelombang serangan peretasan menghantam puluhan perusahaan besar dan mengancam kebocoran puluhan juta data pelanggan. Status tersebut diumumkan dalam pertemuan Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional Jepang di Tokyo pada Jumat (9/10/2026) waktu setempat, menyusul rentetan serangan yang diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menteri yang membidangi kebijakan keamanan siber Jepang, Toshiharu Furukawa, menilai situasi yang dihadapi negaranya sudah berada di titik genting. "Kondisinya sangat kritis," ujar Furukawa dalam pertemuan tersebut. Pada hari yang sama, Kepala Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional, Masaaki Taira, secara resmi menyebut kondisi ini sebagai keadaan darurat siber.
Laporan The Financial Times mencatat lebih dari 20 perusahaan besar di Jepang telah melaporkan serangan siber dalam beberapa waktu terakhir. Perusahaan yang terdampak antara lain jaringan minimarket Lawson, operator kereta api East Japan Railway Company (JR East), perusahaan sekuritas Daiwa Securities, peritel barang bekas BookOff Group, hingga operator penyewaan mobil Times Car. Adapun kantor berita Kyodo News melaporkan jumlah yang lebih besar, yakni sedikitnya 53 perusahaan di Jepang terdampak serangan ransomware, jenis serangan yang mengunci dan menyandera data korban untuk meminta tebusan.
Skala data yang berpotensi bocor tergolong masif. Adventure Inc., operator situs pemesanan perjalanan Skyticket, melaporkan potensi kebocoran sekitar 14,64 juta kumpulan data pribadi setelah server dan sistem manajemen bisnis perusahaan diserang. Daiichikosho, operator jaringan karaoke Big Echo, menyebut informasi pribadi sekitar 8,72 juta pelanggan kemungkinan terkompromi melalui akses tanpa izin ke sistem yang dikelola kontraktor eksternal.
Times Car melaporkan sekitar 6,6 juta akun pelanggan berpotensi terdampak, sementara Bookoff Group Holdings mengungkap akses tanpa izin terhadap sistem anak usahanya yang mengelola data keanggotaan, dengan potensi dampak hingga 6,43 juta pelanggan.
Di sektor transportasi, JR East sebelumnya melaporkan sekitar 1,67 juta alamat email pelanggan dari sistem pemesanannya terekspos. Belakangan, perusahaan kereta api terbesar di Jepang itu menyatakan sekitar 6,09 juta akun pelanggan berpotensi terdampak. JR Kyushu juga melaporkan sekitar 1,3 juta akun pelanggan kemungkinan ikut terkompromi. Kedua insiden tersebut berkaitan dengan serangan ransomware terhadap IDC Frontier, anak usaha SoftBank yang menyediakan layanan komputasi awan.
Data yang berisiko bocor mencakup alamat email pelanggan JR East, sedangkan pada sejumlah perusahaan lain meliputi nama, tanggal lahir, dan nomor telepon pelanggan. Adventure memastikan nomor kartu kredit dan nomor paspor pelanggan tidak ikut bocor. Masing-masing perusahaan menyatakan belum menemukan bukti penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, namun mengimbau pelanggan mewaspadai email dan panggilan telepon mencurigakan.
Sejumlah pakar menduga AI berperan dalam melonjaknya serangan ini. Managing Director perusahaan keamanan siber Blackpanda untuk kawasan Asia Timur Laut, Masaki Hiraoka, menjelaskan bahwa AI memungkinkan peretas melancarkan serangan yang sebelumnya membutuhkan waktu sangat lama, sekaligus memperluas jangkauan sasaran.
"Layanan atau target kecil yang sebelumnya dianggap tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan, kini bisa menjadi target yang sangat layak," kata Hiraoka kepada The Financial Times.
Menurut Hiraoka, AI juga membantu pelaku mengumpulkan informasi calon korban serta menemukan celah keamanan dengan lebih cepat. Senada, Presiden S&J Corp, Nobuo Miwa, menilai AI mempermudah peretas dari luar negeri beraksi karena teknologi tersebut mampu menembus hambatan bahasa yang selama ini menjadi lapisan pertahanan tersendiri bagi sistem di Jepang. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti bahwa seluruh serangan terbaru di Jepang melibatkan teknologi AI.
Lonjakan serangan ini tercermin dalam data perusahaan keamanan siber TrendAI yang dibagikan kepada Reuters. Jumlah insiden keamanan siber di Jepang selama sembilan bulan pertama 2026 telah melampaui total insiden sepanjang 2025. Pada September 2026 saja, tercatat sedikitnya 86 insiden, naik sekitar 18 persen dibandingkan Agustus dan 37 persen dibandingkan Juli.
Kebocoran data dalam skala ini meningkatkan risiko pencurian identitas dan penipuan. Untuk itu, regulator keuangan Jepang dilaporkan telah meminta lembaga pemberi pinjaman memperketat pemeriksaan dokumen identitas. Pemerintah juga meminta kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat memperkuat langkah keamanan digital, termasuk tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan, mengaktifkan autentikasi multifaktor, serta mewaspadai email dan pesan mencurigakan.
Jepang bukan satu-satunya negara yang tengah menghadapi ancaman serupa. Korea Selatan dilaporkan sedang menyelidiki serangan terhadap sejumlah bank dan gereja yang diduga melibatkan perangkat AI. Rangkaian insiden ini kembali menegaskan bahwa sistem internal perusahaan maupun layanan pihak ketiga kini menjadi celah rawan yang dapat dimanfaatkan peretas untuk menjangkau data jutaan pengguna sekaligus.
GoogleNews
