Bahlil Lahadalia (lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976) adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak 1 Oktober 2026 dan merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 Agustus 2024. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 21 Agustus 2024. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2019–2024, Menteri Investasi pada 2021–2024, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019.
Kehidupan awal dan pendidikan
Bahlil merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara dari pasangan Lahadalia, seorang buruh bangunan, dan Nurjani, seorang pekerja rumah tangga. Keluarganya berasal dari Sulawesi Tenggara dan menetap di Pulau Banda, Maluku, sebelum pindah ke Fakfak pada 1988 setelah erupsi Gunung Api Banda. Ayahnya meninggal dunia pada 2010.
Bahlil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Seram Timur dan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Seram Timur, kemudian melanjutkan ke SMEA YAPIS Fakfak. Selama masa sekolah, ia bekerja sebagai penjual kue, kondektur, dan sopir angkutan kota. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay, Jayapura, pada usia 26 tahun. Penyelesaian studinya tertunda akibat keterlibatannya dalam peristiwa Mei 1998. Selama kuliah, ia aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar HMI periode 2001–2003. Ia memperoleh gelar Magister Sains bidang ekonomi dari Universitas Cenderawasih. Pada 2024, ia menyelesaikan program doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), tetapi kelulusannya kemudian ditangguhkan oleh universitas tersebut.
Karier bisnis
Setelah lulus sarjana, Bahlil bekerja di PT Sucofindo. Ia kemudian mendirikan sejumlah perusahaan, antara lain PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses. Ia menjadi anggota HIPMI sejak 2003 dan terpilih sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2015–2019 menggantikan Raja Sapta Oktohari. Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh Mardani H. Maming.
Karier pemerintahan
Kepala BKPM dan Menteri Investasi
Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019, Bahlil menjabat sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo–Ma'ruf Amin. Ia dilantik sebagai Kepala BKPM pada Oktober 2019 menggantikan Thomas Trikasih Lembong. Setelah BKPM diubah menjadi Kementerian Investasi pada 28 April 2021, ia dilantik sebagai Menteri Investasi pertama pada tanggal yang sama.
Bahlil memimpin Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Satuan tugas tersebut mencabut 2.078 dari 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai tidak aktif karena tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan. Setelah verifikasi terhadap 1.132 permohonan keberatan, sebanyak 585 pencabutan IUP dibatalkan, terdiri atas 499 IUP mineral dan 86 IUP batu bara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Bahlil pernah menjabat sebagai Menteri ESDM ad interim mulai Februari 2022 ketika Menteri ESDM Arifin Tasrif berhalangan. Ia dilantik secara definitif oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 menggantikan Arifin Tasrif dan dipertahankan dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Pada masa jabatannya, Kementerian ESDM memberlakukan pembatasan penjualan gas minyak cair (LPG) 3 kilogram bersubsidi melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan tersebut mengharuskan pembelian dilakukan di pangkalan resmi Pertamina sesuai harga eceran tertinggi. Kebijakan ini menimbulkan antrean dan kelangkaan di sejumlah daerah sehingga pemerintah kemudian mengizinkan pengecer beroperasi sebagai subpangkalan melalui pendaftaran pada aplikasi Pertamina.
Pada Juni 2025, pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat setelah adanya protes publik. Izin PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak dicabut dengan alasan perusahaan tersebut tidak melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ditempatkan di bawah pengawasan khusus.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
Sebelum jabatan ini, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, serta ditunjuk Presiden pada Maret 2026 sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Oktober 2026, dengan tetap merangkap sebagai Menteri ESDM. Kementerian koordinator tersebut merupakan nomenklatur baru dalam Kabinet Merah Putih yang berfungsi mengoordinasikan kementerian dalam lingkup kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dipimpin Rosan Roeslani termasuk instansi yang berada di bawah koordinasinya.
Karier politik
Bahlil keluar dari Partai Golkar pada 2009. Pada Agustus 2024, setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024.
Kontroversi
Gelar doktor
Program doktoral Bahlil di SKSG UI menjadi sorotan publik pada 2024. Dua artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal Migration Letters dan Kurdish Studies yang tidak lagi terindeks Scopus sejak 2022 dan dikategorikan sebagai jurnal predator. Bahlil menyatakan bahwa berdasarkan penelusurannya pada SCImago Journal Rank tahun 2023, kedua jurnal tersebut masih tergolong kredibel. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga menolak dicantumkan sebagai informan dalam disertasinya. Isu plagiarisme yang beredar pada Oktober 2024 dijelaskan oleh pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai akibat tersimpannya dokumen disertasi dalam repositori Turnitin sehingga pemeriksaan ulang menghasilkan tingkat kesamaan 100%.
Universitas Indonesia kemudian menangguhkan kelulusan Bahlil, mewajibkan revisi disertasi, dan menjatuhkan sanksi kepada promotor, kopromotor, pimpinan sekolah, serta mahasiswa terkait. Promotor Chandra Wijaya dan kopromotor Athor Subroto menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 1 Oktober 2025, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Athor dan sebagian gugatan Chandra.
Izin usaha pertambangan
Majalah Tempo melaporkan dugaan perlakuan tidak setara dalam pencabutan IUP ketika Bahlil menjabat Menteri Investasi. Laporan tersebut menyoroti tidak dicabutnya izin tambang nikel PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tidak beroperasi sejak 2010 dan saham mayoritasnya dimiliki oleh perusahaan yang dikaitkan dengan Bahlil.
Pernyataan publik
Pada Februari 2023, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Bahlil menyatakan bahwa etos dan kualitas tenaga kerja Indonesia belum memadai untuk perusahaan multinasional. Pernyataan tersebut menuai kritik publik.
Kehidupan pribadi
Bahlil menikah dengan Sri Suparni dan dikaruniai lima anak.
Tanda kehormatan
Bahlil menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2024 dan Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025.
Ada beberapa koreksi terhadap sumber. Larangan penjualan LPG 3 kg lewat pengecer berlaku 1 Februari 2025, bukan 1 Maret 2025. Tanggal pelantikan sebagai Kepala BKPM juga tidak konsisten di sumber (23 dan 29 Oktober 2019), jadi saya hanya menulis "Oktober 2019" sampai kamu cek ulang ke referensi. Foto dengan botol wiski sengaja saya hilangkan karena bobot ensiklopedisnya rendah dan rawan melanggar kebijakan biografi tokoh hidup.
GoogleNews
