JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan itu diambil setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026), menyusul hasil pemantauan hilal di 96 titik lokasi di seluruh Indonesia yang semuanya melaporkan posisi bulan sabit baru masih di bawah ufuk atau negatif.
"Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya hilal terlihat, disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Nasaruddin menjelaskan bahwa sudut elongasi yang tercatat pada hari pemantauan sangat rendah, yakni berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Angka ini jauh di bawah ambang batas yang disyaratkan kriteria MABIMS. "Dalam sidang ini, kami bermusyawarah secara terbuka," ujar Nasaruddin Umar.
Ketetapan pemerintah ini berbeda satu hari dengan keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang jauh sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) yang menggelar pemantauan dan sidang isbat secara terpisah menghasilkan putusan yang senada dengan pemerintah.
Keputusan Sidang Isbat berpijak pada fakta bahwa hilal sama sekali tidak memenuhi kriteria visibilitas imkanur rukyat yang dianut Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS — Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria itu menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi atau jarak sudut bulan-matahari minimal 6,4 derajat. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari dan awal Ramadan digeser ke hari berikutnya.
Anggota Badan Hisab dan Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, memaparkan data astronomis secara rinci dalam seminar penentuan awal Ramadan 1447 H yang berlangsung bersamaan. Ia menjelaskan bahwa pada 17 Februari 2026, bulan terlambat melakukan gerak harian sekitar 12 derajat per hari atau 0,5 derajat per jam dibandingkan matahari. Matahari terbenam pada pukul 18.15.17 WIB, sementara umur bulan sabit saat itu baru 50 detik — menandakan hilal belum "lahir" selama 45 menit. Pada hari yang sama, ijtimak atau konjungsi terjadi pada pukul 19.01 WIB dengan tinggi bulan minus 1,05 derajat. Sebagai perbandingan, pada 18 Februari tinggi bulan sudah mencapai 8,76 derajat — jauh lebih layak untuk diamati.
"Tinggi hilal antara -2° 24' 43" (-2,41 derajat) sampai -0° 55' 41" (-0,93°)," kata Cecep, menegaskan bahwa secara hisab pun data hilal 17 Februari tidak memenuhi kriteria apa pun untuk ditetapkan sebagai penanda masuknya Ramadan.
Hasil ini selaras dengan laporan dari berbagai penjuru Indonesia. Di Yogyakarta, Ketua Badan Hisab Rukyat (BHR) DIY Mutoha Arkanuddin menyebut hilal mustahil terlihat. "Untuk Yogyakarta di Bukit Syekh Bela Belu ketinggian hilal minus 1,5 derajat, jadi masih di bawah ufuk ketika matahari terbenam. Artinya, bulan terbenam lebih dulu sehingga praktis hilal tidak mungkin bisa disaksikan," ujar Mutoha di Pos Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu Parangtritis, Kabupaten Bantul. Ia menambahkan bahwa posisi itu juga belum memenuhi kriteria MABIMS untuk penetapan awal Ramadan, yakni ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan melaporkan kondisi yang sama dari Pusat Observasi Bulan di Lombok Utara. "Tinggi hilal minus 1,268 derajat dan elongasi 1,208 derajat," kata Sumawan. Ia menambahkan bahwa secara umum hilal baru berpotensi terlihat jelas jika berada di atas ufuk dengan ketinggian positif dan memiliki elongasi minimal sekitar 6 hingga 7 derajat.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Koordinator Bidang Observasi BMKG Wilayah IV Makassar R. Jamroni menegaskan hal yang sama. "Secara hisab, nilainya negatif karena bulan lebih dulu tenggelam daripada matahari. Dengan nilai hilal yang negatif, maka hilal tidak mungkin teramati," ujar Jamroni kepada wartawan. Data astronomis mencatat bulan terbenam pada pukul 18.18 WITA sementara matahari baru terbenam pada pukul 18.23 WITA. Ketinggian hilal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan berkisar antara minus 1 derajat 38,66 menit di Pattallassang, Kabupaten Takalar, hingga minus 1 derajat 29,11 menit di Malili, Kabupaten Luwu Timur. Baik berdasarkan kriteria wujudul hilal maupun imkanur rukyat MABIMS, seluruh parameter dinyatakan tidak terpenuhi.
Pemantauan di Sulawesi Selatan sendiri berlangsung di observatorium lantai 18 Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh). Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid menyebutkan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai institusi. "Ada beberapa yang dilibatkan, tidak hanya Kanwil Kemenag, tetapi juga Badan Hisab Rukyat Sulsel, BMKG IV Makassar, Pengadilan Agama, MUI Sulawesi Selatan (Sulsel), lembaga pemantau dari perguruan tinggi, dan unsur organisasi kemasyarakatan keagamaan," katanya. Ini merupakan kali kedua pemantauan digelar di titik tersebut setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2024.
Sidang Isbat tahun ini turut mencatat sejumlah keistimewaan. Lokasi pelaksanaannya dipindahkan dari Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag di Jalan MH Thamrin, ke Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dengan alasan penyesuaian kapasitas ruang. "Merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, guna penyesuaian kapasitas ruang, pelaksanaan Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H/2026 M dialihkan dari Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kemenag Jl. MH Thamrin, ke Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Demikian dan terima kasih," demikian keterangan resmi Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama.
Keistimewaan lain, untuk pertama kalinya Kemenag menjajaki penggunaan Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu titik rukyatul hilal. Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat mengungkapkan rencana tersebut. "Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal," kata Arsad. Kemenag juga dijadwalkan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) baru sebagai dasar hukum formal pelaksanaan sidang isbat, menjawab pertanyaan masyarakat soal landasan yuridis forum tersebut.
Sidang dihadiri oleh beragam pihak, mulai dari perwakilan organisasi masyarakat Islam, perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, hingga Planetarium Jakarta. "Sidang isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan perwakilan Mahkamah Agung," ujar Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad sebelum sidang digelar.
Rokhmad menegaskan, Sidang Isbat berjalan melalui tiga tahapan baku: pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari titik-titik pemantauan, lalu musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan terbuka. "Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat," kata Rokhmad. Ia menekankan bahwa forum ini dirancang bukan untuk mempertajam perbedaan, melainkan sebagai ruang edukasi publik. "Pemerintah berikhtiar mengintegrasikan metode hisab dan rukyat dalam penentuan posisi hilal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara cermat. Sidang Isbat menjadi wadah ilmiah dan musyawarah mufakat dalam penentuan awal bulan tersebut," papar Rokhmad. "Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait," tambahnya.
Di tengah perbedaan yang terjadi, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan harus disikapi dengan kearifan. Ia menukil pandangan Imam Ghazali yang tidak mempermasalahkan penggunaan hisab maupun rukyat karena keduanya berada dalam ranah ijtihad, dan menegaskan bahwa ayat-ayat kauniyah memiliki landasan teologis dan fikih yang kuat dalam perdebatan penentuan awal bulan Hijriah. "Yang penting penuh hikmah dan saling tasamuh," ujar Amirsyah.
Senada, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan kecerdasan dan toleransi. "Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri," kata Haedar pada Selasa (17/2/2026).
Muhammadiyah sendiri menetapkan awal Ramadannya berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), metode baru yang menggantikan wujudul hilal sebagai acuan resmi organisasi. Ketetapan itu tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025. Salah satu parameter kunci KHGT mensyaratkan posisi hilal pascaijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi — bukan hanya di wilayah tertentu. Berdasarkan perhitungan astronomis, ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 12.01.09 UTC. Meskipun analisis menunjukkan kriteria visibilitas Parameter Kalender Global (PKG) 1 belum terpenuhi di belahan bumi mana pun pada hari tersebut, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026 sebagai hasil hisab hakiki yang mengacu pada sistem kalender global yang mereka gunakan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghormati perbedaan metode yang digunakan masing-masing pihak. Dengan keputusan Sidang Isbat ini, umat Islam yang mengikuti ketetapan pemerintah dan NU akan memulai ibadah puasa Ramadan 1447 H pada Kamis, 19 Februari 2026, sementara warga Muhammadiyah telah memulainya pada Rabu, 18 Februari 2026.
GoogleNews
_(cropped).jpg)
