Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Rocky, langkah tersebut dapat meredam kemarahan publik terkait polemik ijazah Gibran sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam pusaran persoalan yang menimpa wakilnya.
Pandangan itu disampaikan Rocky dalam perbincangan bersama Akbar Faizal di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (8/10/2026). Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik ijazah Gibran yang belum sepenuhnya mereda meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan, serta menguatnya wacana pemakzulan terhadap wakil presiden.
Rocky menilai polemik tersebut berpotensi memicu kemarahan publik yang lebih besar apabila tidak diselesaikan dengan tepat. Ia mengingatkan agar persoalan itu tidak berkembang menjadi amuk massa ataupun menyeret Prabowo ke dalam masalah yang sejatinya berpusat pada wakil presiden.
"Di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri, untuk mencegah amuk massa dan presiden dikaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata Rocky.
Menurut Rocky, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dibiarkan meluas menjadi konflik di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti risiko apabila polemik Gibran dikaitkan langsung dengan legitimasi pemerintahan Prabowo.
Rocky memandang keputusan mundur sebagai ujian kenegarawanan bagi seorang pemimpin. Mempertahankan jabatan, kata dia, memang merupakan hak, tetapi merespons keresahan masyarakat dengan melepas jabatan menunjukkan kedewasaan politik.
"Itu tindakan awal Pak Gibran, pada akhirnya Anda harus bersikap negarawan," ujar Rocky.
Meski demikian, Rocky menegaskan saran tersebut merupakan pandangan pribadinya sebagai akademisi dan pengamat politik, bukan sikap resmi lembaga. Sebagai anggota Wantimpres, ia terikat kewajiban menjaga kerahasiaan pertimbangan yang disampaikan langsung kepada presiden. Karena itu, ia memisahkan opininya sebagai individu dengan masukan yang diberikan dalam kapasitas resmi.
"Itu bukan official statement dari Wantimpres, itu melanggar Undang-undang," kata Rocky.
Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga menjelaskan alasannya menerima jabatan di lingkungan Istana. Ia menegaskan bergabung dengan Wantimpres bukan berarti dirinya tunduk pada kekuasaan. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan posisi tersebut untuk mengawasi kekuasaan dari dalam.
"Saya anti power. Anti power yang obsesif anti surplus kekuasaan," ucap Rocky.
Rocky menilai persoalan utama bukan pada keberadaan kekuasaan, melainkan kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkendali sehingga dapat menjadi sumber korupsi. Ia bahkan menyebut Istana sebagai sarang korupsi yang perlu diawasi, sehingga kehadirannya di lingkungan kepresidenan dinilai tidak bertentangan dengan sikap kritis yang selama ini ia tunjukkan.
Rocky juga memastikan Presiden Prabowo telah memahami karakter dan cara berpikirnya sebelum menunjuknya sebagai anggota Wantimpres. Ia menegaskan tidak akan mengubah identitas intelektualnya hanya karena memegang jabatan.
"Tidak mungkin saya ubah identitas psikologi saya atau mode of thought saya hanya karena ada jabatan Wantimpres," tutur Rocky.