BOGOR, — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara meminta laporan terbaru mengenai perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, program yang diproyeksikan menjadi tumpuan baru ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia.
Pertemuan itu diumumkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet. Trenggono hadir didampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah," tulis Teddy dalam unggahan tersebut.
Berdasarkan dokumentasi yang dibagikan Sekretariat Kabinet, pertemuan di Hambalang juga dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Teddy Indra Wijaya sendiri.
Teddy menyebutkan, pemerintah menargetkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih siap beroperasi pada akhir 2026. Setiap kawasan akan dilengkapi fasilitas penunjang, mulai dari dermaga untuk aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan, pabrik es serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga mutu hasil tangkapan, hingga pasar sebagai pusat jual beli hasil perikanan warga setempat.
Fasilitas yang terintegrasi itu dirancang agar nelayan tidak lagi kehilangan nilai jual akibat ikan yang cepat rusak atau akses pasar yang terbatas. Selama ini, keterbatasan sarana pendingin dan rantai distribusi kerap menjadi persoalan utama nelayan kecil di berbagai daerah pesisir.
"Pembangunan Kampung Nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tulis Teddy.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sebelumnya juga disinggung Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Saat itu, Presiden menyampaikan pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan berdiri serta berfungsi pada akhir Desember 2026.
Target jangka panjangnya bahkan jauh lebih besar. Dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyatakan pemerintah membidik 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih rampung sebelum 2029.
"Kita yang tidak pernah diperhatikan selama sekian puluh tahun, tahun ini akan menyelesaikan 1.300 kampung nelayan dan tahun depan sasaran kita 2.000 kampung nelayan. Tahun 2028, 2.000 lagi. Sebelum 2029 sasaran kita 5.000 kampung nelayan," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kampung-kampung nelayan tersebut tidak hanya akan dilengkapi ruang pendingin dan fasilitas pembuatan es, tetapi juga stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), gudang, serta kendaraan untuk mendistribusikan hasil tangkapan ke pasar. Ia bahkan membuka kemungkinan membangun bandar udara di dekat sentra nelayan.
"Kalau perlu kita akan bikin lapangan terbang dekat kampung-kampung nelayan itu supaya ikan yang bernilai masih segar bisa diangkut dengan pesawat menuju pasar-pasar dunia," ujar Prabowo.
Selain infrastruktur darat, pemerintah disebut telah memesan sedikitnya 1.500 kapal nelayan berukuran hingga 100 gros ton (GT) yang akan disalurkan ke kampung-kampung nelayan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas tangkap nelayan lokal yang selama ini banyak bergantung pada perahu kecil.
Prabowo menegaskan, perhatian terhadap nelayan berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
"Pokoknya para nelayan kita harus diurus karena dia menghasilkan protein untuk bangsa Indonesia, dia menghasilkan protein untuk anak-anak Indonesia," katanya.
Melalui kombinasi infrastruktur pesisir dan penguatan armada tangkap, pemerintah berharap produktivitas nelayan meningkat, kesejahteraan masyarakat pesisir membaik, dan produk perikanan Indonesia makin kompetitif di pasar global. Pemanggilan Menteri KKP ke Hambalang menjadi sinyal bahwa Presiden mengawasi langsung capaian program ini menjelang tenggat akhir 2026.
GoogleNews
