Pernyataan tersebut disampaikan Dian dalam tayangan di kanal YouTube Nusantara TV, dikutip pada Selasa (13/10/2026). Ia menilai tekanan yang kini dihadapi Gibran memiliki pola serupa dengan dinamika politik yang pernah dialami ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak awal menjabat sebagai kepala negara.
"Saya melihat Mas Gibran ini persis seperti melihat Pak Jokowi waktu dulu. Diuyak-uyak oleh penyerangnya itu sekian lama. Dari mulai menjabat diserang sampai hari ini, digugat di MK dan lain-lain," kata Dian.
Menurut Dian, rentetan kritik dan gugatan tersebut tidak serta-merta menghentikan langkah politik Gibran. Ia justru memandang tekanan itu sebagai ujian yang akan menempa kematangan kepemimpinan putra sulung Jokowi tersebut. Pengalaman Jokowi menghadapi serangan politik selama berada di pemerintahan, lanjut Dian, menjadi pembanding dalam membaca peluang Gibran ke depan.
"Saya jadi ada keyakinan suatu saat nanti Mas Gibran ini akan jadi Presiden setelah mendampingi Pak Prabowo dua periode," ujarnya.
Keyakinan itu merupakan pandangan Dian sebagai juru bicara partai dan bukan kepastian mengenai pencalonan maupun hasil pemilihan presiden mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Dian menduga kritik dan gugatan terhadap kualifikasi Gibran merupakan kelanjutan dari penolakan terhadap keluarga Jokowi. Ia mengungkit pernyataan seseorang bernama Mulyono yang, menurut Dian, pernah menyatakan akan terus melakukan perlawanan terhadap keluarga mantan presiden tersebut.
"Tahun lalu Pak Mulyono yang mewakili gerakan merebut kembali kemerdekaan pernah mengatakan bahwa sampai kapan pun kami akan terus melakukan perlawanan dan menyerang keluarga Pak Jokowi karena kami tidak mau dipimpin oleh keluarga Pak Jokowi," tutur Dian.
Dian menyebut rekaman pernyataan tersebut masih dapat diakses publik dan mengaitkannya dengan kritik yang belakangan diarahkan kepada Gibran dan Jokowi.
"Tayangan itu masih ada di YouTube dan inilah lanjutannya, serang-serangan terhadap Mas Gibran, Pak Jokowi, inilah yang terjadi hari ini," imbuhnya.
Polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran kembali mencuat setelah pertimbangan hukum MK menyinggung ketiadaan bukti fisik penyetaraan ijazah SMA Gibran. Pertimbangan tersebut kini dimanfaatkan sejumlah aktivis untuk mendorong penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski demikian, kubu pendukung pemerintah optimistis duet Prabowo-Gibran tetap solid menjalankan roda pemerintahan.